Usai Bertemu, Mahasiswa Minta Walikota Serang Awasi Langsung Penyaluran JPS

Beberapa Organisasi Kemahasiswaan di Kota Serang menemui Walikota Serang untuk membuka hasil temuan Inspektorat terkait polemik penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) pertama Senin (18/05/2020). Pertemuan yang dilakukan di Kantor Walikota Serang tersebut dihadiri oleh Pergerakana Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP).

Sebelumnya, Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang menjadi perbincangan bagi masyarakat Kota Serang. JPS yang disalurkan mulai bulan Mei 2020 tersebut menimbulkan kerancuan dan polemik karena dianggap tidak seimbang dengan pagu anggaran yang dianggarkan Pemerintah Kota Serang.

Alokasi Pagu anggaran JPS untuk adalah Rp200.000,- /KK penerima bantuan. Total, ada 50 ribu Kepala Keluarga (KK) diketahui terdata sebagai penerima bantuan tersebut setiap bulan selama 3 bulan kedepan. Namun pada kenyataanya, bantuan yang disalurkan berupa paket sembako tersebut ditaksir hanya senilai RP150.000,-.

Ketua PMII Kota Serang, Abdul Muhit Hariri mengatakan bahwa merupakan sebuah kewajaran jika masyarakat kritis terhadap apa yang didapatkan, wajar jika masyarakat mempertanyakan bahwa anggaran yang harusnya sejumlah 200 ribu tapi dalam kenyataannya bantuan yang ada hanya berkisar pada harga 150 ribu. Harus ada evaluasi terkait penyaluran awal yang kurang maksimal, jangan sampai ada lagi penyaluran kedua dan ketiga yang dianggap kurang maksimal.

“Pada akhirnya, masyarakat yang mempertanyakan bantuan tersebut karena kualitas sembako yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah pagu yang dianggarkan” ujar Muhit.

Senada dengan Muhit, Ketua GMNI Serang, Arman Maulana Rahman mengatakan, jika dihitung setiap bulan, ada alokasi Rp10 miliar untuk pengadaan paket sembako bantuan ini atau total Rp30 miliar untuk 3 bulan. Kenyataan yang terjadi dilapangan justru hal tersebut menjadi perbincangan oleh masyarakat karna di anggap besaran harga dan kualitas sembako yang disalurkan kepada masyarakat tidak sebanding dengan pagu anggaran.

“Hasil pemeriksaan inspektorat adanya temuan kelebihan bayar Rp1,9 miliar pada program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa paket sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Serang” tambah Arman.

Muhit juga berharap adanya transparansi penggunaan anggaran JPS. Selain itu, ia juga berharap tidak hanya dinsos, namun ada keterkaitan dari dinas lain semisal dinkes atau disperindaginkop dalam mengurusi JPS. “Dalam menghadapi dan menangani pandemi virus corona, Pemerintah Kota Serang seperti kurang serius, tidak ada kejelasan kerja dari gugus tugas yang ada dan tidak ada keterlibatan dari organisasi dan aktivis khususnya mahasiswa,” pungkas Muhit.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa juga meminta kepada Walikota untuk turun mengawasi langsung pelaksanaan penyaluran JPS. Hal tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan dan kelalaian penyaluran yang bisa memicu indikasi tindak pidana korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *