RUU Cipta Kerja, Bagi Petani dan Rakyat Desa?

Bung Angga Hermamda

Omnibus Law atau metode hukum untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang terus menguat. Terutama setelah pemerintah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja dan draf RUU tentang perpajakan ke DPR-RI pada tanggal 12 Februari 2020 lalu.

Kemudian akan menyusul RUU tentang Pemindahan Ibu Kota Negara yang juga menggunakan metode Omnibus Law.

Keterdesakan untuk segera memberlakukan Omnibus Law terkhusus RUU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh penilaian Pemerintah bahwa peraturan perundangan-undangan yang selama ini berlaku tidak ramah terhadap investasi dan menghambat para pengusaha. Sehingga diperlukan RUU sapu jagat untuk merombak tatanan hukum yang berlaku sebelumnya.

Ditinjau dari proses yang sedang berjalan, penyusunan RUU Cipta Kerja berlangsung tertutup dan terkesan mengistimewakan kepentingan pengusaha. Sehingga seolah-olah hanya lewat investasi dari para pengusahalah yang mampu menyelesaikan persoalan republik ini, semisal dalam hal pengentasan kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan

Tanpa Omnibus Law pun Presiden Jokowi sesungguhnya telah mampu menurunkan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data mengenai situasi kemiskinan di Indonesia per September tahun 2019 berada pada angka 9,22 persen atau 24,79 juta orang.

Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan penduduk miskin di Indonesia pada September 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen.

Kendati terdapat tren penurunan, persentase kemiskinan yang ada tidak banyak mengubah komposisi kemiskinan di Indonesia yang terkonsentrasi di perdesaan, di mana sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian.

BPS menyebutkan per September 2019 terdapat 12,60 persen atau 14,93 juta orang penduduk miskin di desa. Lebih banyak dibandingkan penduduk perkotaan yang persentasenya hanya 6,56 % atau 9,86 juta orang.

Keberhasilan penurunan angka kemiskinan selama periode 2014-2019 tentu dipengaruhi oleh program-program pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat perdesaan. Walau berjalan lamban, reforma agraria dan perhutanan sosial pada periode pertama cukup berdampak.

Nilai Tukar Petani (NTP) juga dalam lima tahun terakhir hampir selalu berada diatas 100. Walau masih mendapatkan rapor merah untuk NTP Subsektor Perkebunan Rakyat.

Berpeluang Mengingkari Konstitusi

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 17 Januari 2020 dan draft RUU Cipta Kerja yang tersebar luas, dari 79 UU yang akan terdampak RUU Cipta Kerja setidaknya terdapat beberapa UU yang berkaitan erat dengan petani dan rakyat desa, antara lain:

UU 41/1999 tentang Kehutanan; UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B); UU 13/2010 tentang Hortikultura; UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

UU 18/2012 tentang Pangan; UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan); UU 39/2014 tentang Perkebunan; dan UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Dengan rencana perubahan terhadap UU diatas, RUU Cipta Kerja berpeluang besar akan mengingkari konstitusi. Sebab RUU ini dalam klaster pengadaan lahan menghendaki Hak Guna Bangunan (HGB) di Kawasan Ekonomi Khusus selama 90 tahun.

Dalam draft RUU Cipta Kerja pada Pasal 123 sampai dengan pasal 139 termaktub aturan tentang pembentukan Bank Tanah, penguatan Hak Pengelolaan dan jangka waktu hak pengelolaan selama 90 tahun, dan hak kepemilikan bagi warga asing atas rumah susun.

Padahal ketiga aturan itu merupakan isi dari RUU Pertanahan yang telah ditolak berbagai kalangan termasuk petani pada September 2019 lalu.

Belum lagi menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU Penanaman Modal menganggap ketentuan waktu konsesi tanah selama 90 tahun adalah inkonstitusional. Karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yang menjelaskan tentang hak menguasai negara dan prinsip ekonomi kerakyatan.

Bila RUU Cipta Kerja disahkan, luas hutan juga dikhawatirkan akan terus menyusut. Sebab mekanisme pengadaan lahan dalam kawasan hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya bersumber dari pelepasan kawasan hutan.

RUU Cipta Kerja belum dijalankan saja, berdasarkan Sistem Integrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2014-2018 yang dirilis BPS akhir 2019 lalu, luas hutan Indonesia selama periode pertama pemerintahan Jokowi telah berkurang sekitar 2,6 juta hektare.

Tak hanya menebar ketakutan dengan potensi sebaran konflik agraria yang lebih meluas dan penyusutan luas areal hutan, RUU Cipta Kerja juga mengancam langsung hajat hidup petani dan rakyat desa. RUU Cipta Kerja akan mengubah Pasal 36 dalam UU Pangan mengenai impor pangan.

Frasa mengenai ‘apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi dalam negeri’ dihapuskan. Sehingga impor pangan dapat dilakukan secara bebas tanpa mempedulikan produksi pangan di dalam negeri.

Selain itu, dilatari dengan RUU Cipta Kerja yang berorientasi pada peningkatan dan percepatan investasi, UU Hortikultura yang mengatur batasan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura kemungkinan besar akan diubah.

Pada bagian penanaman modal RUU Cipta Kerja, Pasal 100 dalam UU Hortikultura akan diubah sehingga ketentuan yang menyaratkan ‘penanaman modal asing di sektor usaha besar hortikultura dibatasi dalam kisaran 30 persen’ dihapuskan dan selanjutnya akan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Ketentuan ini amat sesuai dengan keinginan pengusaha yang pada tahun 2015 lalu mengajukan permohonan Uji Materi agar investasi asing untuk usaha hortikultura tak dibatasi. Namun pada saat itu MK memutuskan untuk menolak permohonan karena bertentangan dengan konstitusi.

Memunggungi Petani dan Rakyat Desa

Bagi petani dan rakyat desa, pemerintah sepatutnya melaksanakan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada petani dan rakyat desa, bukan justru menggantikannya dengan RUU Cipta Kerja.

Dalam UU Perlintan diatur negara berkewajiban melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani, salah satunya yaitu memberikan tanah kepada petani.

Bukan justru mendirikan Bank Tanah yang ditujukan untuk menyediakan tanah bagi pengusaha berinvestasi dan mengubah ketentuan konsesi pertanahan menjadi selama 90 tahun.

Kemudian dalam UU PLP2B, diatur bahwa tanah pertanian produktif diharuskan untuk dilindungi. Namun dengan RUU Cipta Kerja, ketentuan ini akan ditabrak demi satu alasan yang dinamakan investasi. Walaupun itu berakibat pada pemiskinan petani.

RUU Cipta Kerja juga akan mengorbankan peraturan perundang-undangan yang baru saja disahkan DPR-RI, yakni UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Beberapa pasal dalam kedua UU yang belum genap berumur satu semester itu berpeluang akan diubah demi memperlancar investasi.

Apabila tujuan dari investasi adalah pengentasan kemiskinan dan memperpendek ketimpangan, RUU Cipta Kerja bukanlah jawaban dari itu. Solusi Omnibus Law untuk investasi tidak diperlukan sama sekali bagi petani dan rakyat desa. Justru RUU Cipta Kerja menciptakan ketakutan baru bagi petani dan rakyat desa.

Bagaimana tidak, RUU Cipta Kerja akan mengubah peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada petani dan rakyat desa secara langsung. Belum lagi dalam proses penyusunan RUU ini yang memunggungi petani dan rakyat desa.

Jika terus dilanjutkan, bukan tidak mungkin kemiskinan akan kembali meningkat dan kesenjangan desa-kota kian menganga.

Pemerintah seyogianya lebih memilih kebijakan yang lebih strukturalis, ketimbang Omnibus Law untuk investasi. Seperti pemenuhan dan perlindungan hak-hak petani melalui percepatan pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Penjaminan hak atas tanah bagi petani telah terbukti menurunkan kemiskinan di perdesaan.

Sebagaimana yang menjadi intisari dari teori ekonomi petani Alexander Chayanov, bahwa pengelolaan tanah oleh keluarga petani lebih ‘efektif dan efesien’ secara ekonomi dibandingkan dengan pengelolaan oleh swasta maupun negara melalui perkebunan monokultur skala luas.

Ditulis oleh: Bung Angga Hermanda,

Alumni GMNI Untirta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *