Rilis Tolak Omnibus Law Persatuan Mahasiswa Banten

PERSATUAN MAHASISWA BANTEN

GMNI Cab. Serang, SAPMA PP Kota Serang, KAMMI Kota Serang, SEMPRO, SGMI, SMGI Kom. UIN BANTEN, UMC, S.W.O.T, LMND, KMS 30, HAMAS Kom. UIN BANTEN, PMII UNTIRTA, BEM KBM UNTIRTA, BEM FH UNTIRTA, BEM FISIP UNTIRTA,  DEMA UIN Banten.

“ OMNIBUS LAW : HIDUP SEGAN, MATI PUN TAK MAU “

Tebalnya seperti kamus, jumlah halamannya mencapai 1.208 lembar.  Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 kluster pembahasan dan 1.200 pasal. Produk hukum ini merangkum, menghapus, dan mengubah 79 Undang-undang yang sudah ada. Dengan target pengesahan yang digenjot minimal 100 hari kerja. Alhasil, banyak sekali catatan merah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

‘Catatan Merah’ dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menuai kontroversi tersebut seakan bukan hambatan bagi rezim untuk segera merealisasikannya. Hal itu dibuktikan dengan manuver dan tindak tanduk rezim dalam mengoptasi, mengintervensi dan mengintimidasi gerakan rakyat yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Ketergesaan-gesaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan mendesak rezim untuk segera melakukan ‘penghapusan dosa’ akibat kegagalannya mengobati semakin terpuruknya kondisi perekonomian rakyat. Sehingga butuh suatu penyesuaian aturan yang dianggap menghambat investasi dan politik hutang yang selama ini dijadikan formulasi oleh rezim dalam menopang pembangunan ekonomi Indonesia.

Kedok Mengobati Kegagalan Kebijakan Ekonomi Berwatak Neolib ‘Ala’ Jokowi

Investasi yang digenjot untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sejatinya hanya kedok untuk menyelamatkan krisis kapitalisme dan hanya menguntungkan para pemodal. Krisis kapitalisme akibat lesunya industry manufaktur dan politik perang dagang antara AS dan Tiongkok, juga berdampak terhadap ‘jebolnya’ neraca perdangan Indonesia, dimana nilai ekspor komoditi Indonesia turun drastis akibat kebijakan proteksionis dari negara-negara actor perang dagang tersebut. Akibatnya, terjadi kelesuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang luar biasa, dimana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5% tanpa pernah mencapai target 7% yang selalu didengungkan oleh janji manis Pemerintahan Jokowi. Rezim tidak tinggal diam memandang persoalan tersebut, sebagai negara yang ketergantungan terhadap investasi dan politik hutang, rezim terus berupaya bangkit dari kelesuan ekonomi itu dengan cara penyesuaian regulasi demi memberikan karpet merah bagi investor.

Pembangunan ekonomi ala Jokowi yang berwatak neolib segera mendesak untuk mengeluarkan RUU Cipta Kerja !! melalui mekanisme Omnibus Law. Dibalik langkah tergesa-gesa pemerintahan Jokowi tersebut tersimpan sejuta ‘kado’ nestapa bagi rakyat kedepannya, berupa penyesuaian regulasi yang memudahkan investasi untuk masuk ke Indonesia, namun di sisi yang lain, mengorbankan hak hak rakyat.

Rakyat akan dihadapi dengan sebuah aturan hukum yang justru akan menghambat perjuangan peningkatan kesejahterannya. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan klaim pemerintah tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja! yang selama ini didengungkan.

Beberapa Alasan Kenapa Kamu mesti Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja!

  1. RUU Cipta Kerja melanggar ketentuan UU No.11 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. RUU Cipta Kerja membuat kebijakan izin investasi tersentralisasi ke pemerintahan pusat, Presiden berhak menghapus dan mengganti UU yang dianggap menghambat investasi, Watak neo-orba pro investasi dalam RUU Cipta Kerja.
  3. RUU Cipta Kerja membuat jam kerja semakin panjang, sistem kerja kontrak-outshorcing seumur hidup, Buruh menjadi rentan PHK, pesangon dikurangi, diskriminasi terhadap buruh perempuan, dan buruh lokal menjadi rentan diskriminasi dihadapan TKA.
  4. RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan AMDAL, Memberikan kemudahan pengadaan lahan bagi korporasi besar, Perpanjangan waktu izin HPL, Pengadaan Bank Tanah untuk mempermudah pengadaan lahan, Eksplorasi dan Monopoli lahan besar-besaran, percepatan alih fungsi lahan, petani dan masyarakat adat rentan kriminalisasi, memperparah konflik agraria yang ada di Indonesia.
  5. RUU Cipta Kerja mengatur skema investasi besar-besaran di sektor pendidikan, Memperparah komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, Subsidi pendidikan oleh negara diganti dengan skema kerjasama dengan korporasi, pendidikan makin tidak ilmiah dan demokratis, harga pendidikan makin mahal.

Kata Siapa kamu tidak terdampak? Semua akan terkena dampaknya!

1. Pekerja/Buruh, dan Pekerja/Buruh Perempuan.

Lewat Omnibus Law RUU Cipta Kerja! Pemerintah Jokowi mencoba mengkerdilkan nilai tawar masyarakat pekerja/buruh di mata pengusaha dengan bangganya mengumumkan konsep “easy hiring-easy firing” atau “mudah rekrut, mudah pecat” untuk menggenjot investasi. Penerapannya muncul dalam pasal tentang pemutusan hubungan kerja yang dipermudah, pengurangan yang massif terhadap pesangon dan jaminan sosial lainnya , penghapusan batasan bagi kerja kontrak-outshorcing, dan upah berdasarkan jam kerja.

Selain itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan cuti berbayar yang sebelumnya telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alhasil, pekerja/buruh semakin sulit untuk terpenuhi hak-hak normatifnya. Semakin lemah posisi tawar pekerja/buruh dihadapan pengusaha, juga berpotensi menggerus usaha pekerja//buruh perempuan untuk memberdayakan dirinya untuk terbebas dari kekerasan seksual di tempat kerja.

2. Generasi Muda, Pelajar, Pemuda Mahasiswa dan Calon Pekerja Muda.

Belum selesai problem ketidakpastiaan pekerjaan bagi generasi muda, generasi muda sebagai calon pekerja muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi juga akan merasakan dampak buruk RUU Cipta Kerja. Dalam kondisi pasar tenaga kerja fleksibel yang terus diperluas, para pekerja muda dan calon pekerja tidak akan memiliki jaminan kerja (job security) karena sewaktu-waktu dapat dipecat dengan mudah. Fakta ini didorong dengan wacana ” Kampus Merdeka ” ala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ilusi, padahal sejatinya konsep yang dicanangkannya tersebut merupakan upaya melanggengkan integrasi pendidikan dan penyediaan pekerja murah melalui skema pemagangan di sektor Industri.

Selain itu, lewat kluster yang mengatur tentang sektor riset dan inovasi, Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga mengatur bagaimana skema perguruan tinggi dapat dengan mudah bekerjasama dengan korporasi-korporasi melalui skema investasi. Hal itu dipastikan akan menggantikan peran negara dalam mengadakan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan kata lain semakin besar subsidi yang dicabut oleh negara dalam sektor pendidikan, maka semakin mahal pula harga yang mesti dibayar rakyat dalam mengenyam pendidikan. Melalu skema itu pula, korporasi-korporasi besar semakin leluasa meng-intervensi program pendidikan baik lewat kurikulum, program studi maupun output pendidikan (jurnal, karya akademik, lulusan) untuk menopang sektor industri dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah dan kemudahan pengadaan lahan untuk berusaha.

3. Masyarakat adat, petani, dan masyarakat perkotaan.

Kemudahan investasi yang ditawarkan RUU Cipta Kerja juga mengancam masyarakat adat, petani, dan masyarakat perkotaan. RUU Cipta Kerja yang memanjakan investor dengan penyederhanaan izin berusaha, lewat dihapusnya persyaratan AMDAL bagi usaha yang sebelumnya diatur dalam UU No.32/2009 tentang Lingkungan Hidup berpotensi menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, kemudahan pengadaan lahan bagi korporasi-korporasi besar untuk membuka usaha, juga jelas ini akan memperparah struktur ketimpangan lahan dan konflik agraria yang ada di Indonesia.

Tidak ada habisnya derita yang ditimpakan kepada rakyat! Ditengah-tengah daya beli yang terhimpit dan pencabutan subsidi sosial untuk rakyat secara massif, kini rakyat diberi ‘kado’ istimewa oleh Pemerintah lewat omnibus law RUU Cipta Kerja yang benar-benar celaka untuk rakyat. Oleh karena itu, Persatuan Mahasiswa Banten menuntut :

1. Tolak omnibus law RUU Cipta Kerja

2. Hapuskan sistem fleksibilitas kerja (pemagangan, outshorcing dan kontrak)

3. Tolak politik upah murah bagi pekerja/buruh

4. Stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Segera wujudkan pendidikan yang ilmiah, gratis, demokratis dan bervisi kerakyatan.

5. Tolak segala bentuk regulasi dan kebijakan anti rakyat.

6. Segera sah kan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

7. Hentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat.

Sekali lagi, Omnibus law RUU Cipta Kerja adalah sebenar-benarnya celaka bagi rakyat! Bagai virus corona di dalam tubuh, ia makin merusak jika tak segera dihajar, mematikan banyak orang jika tak segera terkapar!

Maka benar, rakyat mesti bersatu, bahu-membahu mengingatkan dan menguatkan antar sesama rakyat tertindas! Bahwa dalam kondisi apapun kita mesti terus menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Karena Corona dan Omnibus Law mengancam kesehatan dan Kesejahteraan rakyat !

Hidup rakyat!

Humas :

– Ishak Paukoma : 081311703305

– Arman                          : 081932949690

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *