Melawan Kriminalisasi Dengan Eksepsi

Suararakjat.com – Sidang perkara  pembaca eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwah atas aksi 9 aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi GEGER BANTEN Menolak Omnibus Law kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. (25/01/20201)

Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan nota pembelaan oleh tim kuasa hukum yang memuat beberapa keberataan atas surat dakwaan  jaksa penuntut umum dan sidang terbuka untuk umum. Terpantau dalam ruang persidangan solidaritas yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai berbagai kampus memenuhi ruangan persidangan.

Tim kuasa hukum dan Advokasi LBH Rakyat Banten mengajukan eksepsi atau keberatan, ini didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. ” Dalam hal ini maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui, dan memahami benar kronologis peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materil bukan merupakan tindak pidana”. Ujar Pengacara publik LBH Rakyat Banten Rizki Arifianto

Di luar persidangan, setelah Pembacaan nota keberatan tim Advokasi Bantuan Hukum, Abda Oe Bismillahi mengatakan bahwa ” Penasehat hukum mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi ada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum

2. Berita acara pemeriksaan yang didapatkan dengan cara melawan hukum

3. Surat dakwaan bertentanggan dengan KUHAP.” Pangkas Abda

Lanjutnya, Abda mengatakan bahwa “Melalui uraian nota keberatan ini kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan jaksa penunutut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang dakwaan para terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil adilnya.”

Setelagh selesai sidang, Moch Sarifain sebagai pengacara Publik LBH Rakyat Banten menembahkan keterangan berikut “Bahkan dalam BAP para tersangka yang didapat terdakwa terdapat kejanggalan, pada isi BAP masih digunakan terminologi saksi, seperti didengarkan keterangannya sebagai saksi, sehingga kecacatan penyidikan berujung pada kecacatan dakwaan yang tidak teliti dan lengkap”, ijarnya.

Selanjutnya, sidang lanjutan berupa tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum akan diagendakan pada hari Senin, 1 Febuari 2021, pukul 13.00 WIB.

Narahubung:

1. Ahmad Maulana (Humas Aliansi #GEGERBANTEN) 0878-0010-9014

2. Abdaoebismillah (Tim Hukum dan Advokasi LBH Rakyat Banten) 0812-9385-6381

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *