GMNI Untirta Sayangkan Komersialisasi Pendidikan Ditengah Pandemi

Gerakan mahasiswa nasional Indonesia komisariat Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa (GMNI UNTIRTA) kritik kebijakan rektorat, yang dibuat dalam situasi Pandemi Covid-19 yang kini dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan Keputusan rektor nomor 317 Tahun 2020, yang bertujuan untuk memberikan subsidi kuota internet. Bagi GMNI Untirta, dengan di rumahkan, bahkan di PHK beberapa sektor pekerjaan, terutama buruh. Hal tersebut, tidak menutup kemungkinan adalah orang tua Mahasiswa, yang harus terus menerus memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan anak, maupun hal lainnya.

“Krisis ekonomi daerah tersebut berdampak pada pendidikan yang memang harus terus menerus dikomersilkan. Pendidikan yang dimandatkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan bangsa tetapi memang tidak dijalankan dengan semestinya. Ketidaktiadaan pendapatan yang dIterima Masyarakat menyebabkan Orang tua/Wali mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdampak,” tutur Ketua GMNI Untirta Ikhsan Tri.

Baginya, saat ini dan mengalami pemutusan hubungan kerja dan berhentinya pendapatan yang diterima, dalam hal tersebut membuat orang tua/wali mahasiswa semakin tertekan karena harus mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, dan kebutuhan tambahan untuk anaknya yang harus melaksanakan kegiatan kuliah dalam jaringan (daring).

Selain itu, Uang kuliah tunggal (UKT) yang dibayarkan oleh mahasiswa merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mahasiswa mendapatkan haknya, dimulai dari hak mendapatkan fasilitas yang menunjang, dan mendapatkan hak atas pembelajaran sebagai alasan utama mahasiswa berkuliah. “Keputusan Rektor Nomor 317 Tahun 2020 yang bertujuan untuk memberikan subsidi kuota dengan nominal Rp. 50,000 per bulan selama tiga bulan. Yang nanti akan direalisasikan dengan pemotongan UKT di semester yang akan datang yaitu sebesar Rp. 150.000. Jika kita bandingkan dengan nominal UKT yang harus kita bayarkan dengan rata-rata yaitu 3-7 jt per semesternya, yang sama dengan uang untuk penjalanan kegiatan akademik sebesar 50 ribu perbulan. Lalu kemana sisa uang UKT yang kita bayarkan di semester genap 2019-2020 ini,” papar Ikhsan, Pada Sabtu, (18/04).

Selain mempertanyakan penggunaan UKT selama kuliah daring, Ikhsan juga menggap hal tersebut menjadi Problematika besar bagi Ekonomi maupun Pendidikan di Untirta yang tidak mengabdi kepada rakyat. Ia menuntut pengembalian UKT, atau pemotongan UKT dengan nominal yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi orang tua dari masing-masing mahasiswa. “Lalu bagaimana jika nominal UKT tetap, dan tidak ada pemotongan, hal ini akan meningkatnya angka mahasiswa yang akan dicutikan paksa oleh kampus. Karena ketidak mampuan mereka untuk membayar uang kuliah tunggal,” ucap Ikhsan.

#Merdeka!

#WujudkanPendidikanIlmiah,Demokratis,danMengabdiKepadaRakyat

#PotongUangKuliahTunggal

#SubsidikanKuotaSecaraRasional

#BerikanKesejahteraanBuruh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *