GMNI Serang Serukan Persatuan Melawan Pelemahan KPK

gmni serang

Wacana Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (5/9) lalu atas usulan Badan Legislasi DPR. Langkah ini menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap akan melemahkan kinerja KPK.

Salah satunya kritik itu datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang Arman Maulana Rachman.

Arman menilai, revisi UU KPK merupakan salah satu upaya untuk menggembosi kerja lembaga anti rasuah tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sampai sekarang masih menjadi penyakit kronis yang menggerogoti hak-hak masyarakat Indonesia.

Melihat kondisi Indonesia yang hari ini masih dibanjiri dengan kasus korupsi tentu keberadaan KPK sangat dibutuhkan, maka tidak heran jika hingga kini KPK terus digembosi oleh beberapa oknum yang risi akan keberadaan KPK.

Mengacu pada data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat, penindakan kasus korupsi pada 2018 Tercatat 454 kasus korupsi ditangani dan 1.087 tersangka. Data ini menunjukan bahwa indonesia belum terbebas dari kejahatan stuktural, hal ini menajdi ironi tersendiri untuk rakyat Indonesia.

Maka, Sebagai warga negara yang mendukung gerakan-gerakan anti korupsi sudah sepantasnya seluruh elemen masyarakat harus ikut serta dalam menguatkan KPK dan menolak Revisi UU KPK.

“Wancana yang menghawatirkan rakyat atas dilemahkannya lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum tentu jadi hal yang serius untuk direspon segala lapisan masyarakat,” kata Arman melalui keterangan tertulisnya kepada liputanbanten.co.id di Kota Serang, Senin (15/9/2019) kemarin.

Ia menuturkan, Persetujuan revisi UU KPK yang dilakukan DPR RI merupakan tindakan yang melukai hati rakyat indonesia, karena sampai hari ini rakyat Indonesia bangga atas adanya lembaga anti rasuah yang konsen terhadap pemberantasan korupsi.

“Tentu dalam pembahasan untuk menyelesaikan kejahatan stuktural ini perlu ada lembaga yang kuat dan produk hukum yang berpihak pada pemberantasan korupsi karena rakyat berharap selain pemerintah yang pro rakyat juga pemerintahan yang bersih dari KKN,” tuturnya.

Maka, atas dasar itu pihaknya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia terkhusus warga Kota Serang untuk mengkampanyekan penolakan atas revisi UU KPK.

“Kami menghibau untuk seluruh rakyat Indonesia untuk menggalang persatuan, menolak wacana yang tidak berdasar untuk mebersikan Indonesia dari KKN. Seperti RUU KPK,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *