GMNI Serang Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan

Serang-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang, melakukan refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP), didepan kampus UIN SMH Banten. (10/12/20)

16 AKTP yang dimulai pada tanggal 25 November sampai 10 Desember 2020, momentum besar dalam perjuangan perempuan melawan deskrimimasi demi keadilan. Sejarah kelam mencatat, perjuangan Mirabal dan Marsinah menjadi korban kediktatoran rezim yang berkuasa pada perempuan.

Ketua Cabang GMNI Serang Arman Maulana Rachman menyampaikan, catatan tahunan Komnas Perempuan 2020, menunjukan bahwa sepanjang tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 431.471. Kasus Kekerasan Terhadap Rumah Tangga (KDRT) mendominasi sebanyak, 75% dan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah publik sebesar 24%, dengan pencabulan (531 kasus), pemerkosaan (715 kasus). Ujarnya

Lanjutnya, “Pada bulan Agustus 2020, sekitar 139 kasus kekerasan seksual yang melapor ke Polda Banten. Untuk itu Pemerintah harus memasukan kembali RUU PKS dalam Prolegnas, karna ini desakan rakyat sekaligus menjadi payung hukum untuk para korban, disamping itu kita juga mendesak Pemkot Serang untuk mengadakan Crisis Center, ditiap kecamata sebagai tempat pengaduan korban pelecehan seksual di Kota Serang”. (10/12/2020)

Masfiroh sebagai Korlap Aksi menyampaikan, refleksi 16 hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tiap tahunya, dengan jumlah kasus yg sangat besar dan terus bertambah, Pemerintah harus serius dan tegas dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Negara harus mampu menjamin hak hidup yang aman dan layak untuk perempuan dan anak. Pungkasnya

“Ditengah pandemi covid-19 yang membawa dampak buruk pada sendi kehidupan masyarakat, pemerintah justru makin menyengsarakan masyarakat dengan disahkanya UU no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang dimana Omnimbus Law adalah alat penindasan baru yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah untuk masyarakat, dengan embel-embel terciptanya lapangan pekerjaan. Sampai hari ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak kunjung disahkan oleh pemerintah,  yang artinya tidak ada keberpihakan  pemerintah pada perempuan untuk melindungi para korban kekerasan”. Tegasnya (Sofyan/Stafsus).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *